Merdeka belajar atau merdeka dari belajar? Potret ironis MI DDI Batulosso

 

Fahrulkhan

Setiap tanggal 2 Mei, kita serempak mengenakan pakaian adat, berdiri tegak di lapangan upacara, dan mendengarkan pidato tentang kebebasan belajar. Namun, di balik riuhnya tepuk tangan di gedung-gedung kementerian, ada kesunyian yang mencekam di ruang-ruang kelas MI DDI Batu Losso tepatnya di Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Di sana, jargon "Merdeka Belajar" terasa seperti bisikan dari planet lain yang tak kunjung mendarat.

Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen refleksi yang pahit, bukan sekadar perayaan kosmetik. Jika kita berani jujur melihat ke bawah, kita akan menemukan bahwa wajah pendidikan Indonesia memiliki dua rupa yang sangat kontras: kemewahan teknologi di satu sisi, dan perjuangan bertahan hidup di sisi lain.

MI DDI Batu Losso hanyalah satu dari ribuan sekolah di pelosok nusantara yang menjadi saksi bisu betapa lambatnya tangan pembangunan bekerja. Saat anak-anak di kota besar mulai berdiskusi dengan bantuan kecerdasan buatan, anak-anak di pelosok terkadang masih harus berbagi satu buku paket untuk lima orang. Kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan bukan sekadar masalah estetika; itu adalah masalah keamanan dan kenyamanan belajar. Bagaimana seorang anak bisa berkonsentrasi pada rumus matematika jika air hujan menetes dari atap yang lapuk ke atas buku tulisnya?

Ketimpangan ini bukan tanpa konsekuensi. Pendidikan yang tidak layak menciptakan "kasta" baru di masyarakat. Mereka yang beruntung mendapatkan fasilitas lengkap akan terus melesat, sementara anak-anak di sekolah seperti MI DDI Batulosso akan terus terjebak dalam siklus ketertinggalan. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang paling nyata, yang sayangnya, sering dianggap sebagai "nasib" oleh sebagian orang.

Guru: Pahlawan yang Terabaikan

Kita sering memuji guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun di daerah terpencil, predikat itu terasa sangat membebani. Guru-guru di sekolah marginal tidak hanya dituntut mengajar, tapi juga menjadi tukang bangunan saat sekolah rusak, menjadi orang tua kedua, bahkan seringkali menyisihkan gaji mereka yang tak seberapa untuk membelikan alat tulis bagi siswa contohnya guru yang mengajar di sana hanya sendiri dan tak jarang menggunakan uang pribadinya untuk keperluan sekolah dan muridnya

Pemerintah pusat sering kali mengeluarkan kebijakan kurikulum yang ambisius tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Kurikulum baru menuntut guru untuk fasih teknologi, sementara di banyak titik di pedalaman, listrik pun masih sering padam dan sinyal internet adalah barang mewah. Kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah ini hanya akan memperlebar jurang antara pusat dan daerah.

Pendidikan Bukan Proyek, Tapi Janji Bangsa

Mengapa sekolah seperti MI DDI Batulosso masih ada di tahun 2026 ini? Masalah utamanya seringkali bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada distribusi dan akurasi data. Sistem Dapodik yang diagung-agungkan seringkali gagal memotret kondisi riil karena hambatan teknis di lapangan. Akibatnya, anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah seringkali terserap ke proyek-proyek yang tidak mendesak, sementara kebutuhan mendasar di pinggiran tetap tak terpenuhi.

Pendidikan adalah satu-satunya alat yang kita miliki untuk memutus rantai kemiskinan. Jika kita membiarkan sekolah-sekolah di pelosok terbengkalai, kita sebenarnya sedang membiarkan masa depan bangsa ini keropos. Kita tidak bisa mengharapkan munculnya inovator hebat dari desa-desa jika pintu masuk mereka menuju ilmu pengetahuan sudah dihadang oleh fasilitas yang tidak layak.

Sebuah Penutup untuk Hari Ini

Hari Pendidikan Nasional tahun ini tidak boleh berakhir setelah lagu "Indonesia Raya" selesai dikumandangkan di lapangan upacara. Kita harus menagih janji negara untuk menghadirkan keadilan pendidikan hingga ke Batu Losso dan wilayah serupa lainnya.

Pemerintah tidak boleh hanya sibuk membangun universitas kelas dunia, sementara sekolah dasar di pelosok masih kekurangan bangku. Mari kita jadikan kondisi MI DDI Batu Losso sebagai pengingat: bahwa pendidikan yang layak adalah janji kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang tinggal di dekat pusat kekuasaan. Tanpa pemerataan, "Merdeka Belajar" hanyalah sebuah utopia yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Tahun depan, saat kita kembali merayakan hari ini, semoga tidak ada lagi air mata karena atap sekolah yang bocor, dan tidak ada lagi guru yang merasa sendirian berjuang di ujung negeri. Itulah kado terbaik bagi pendidikan Indonesia.