MBG: Solusi Gizi atau Plot Twist Bagi Pedagang Kecil?

 

Annisya Saskia Putri

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hadir bak angin segar di tengah hiruk-pikuk janji politik dan ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045. Narasi yang dibangun sangatlah idealis: memperbaiki gizi generasi bangsa, menekan angka stunting, hingga meringankan beban ekonomi orang tua. Dalam kacamata komunikasi politik, ini adalah "produk jualan" yang nyaris sempurna populis, menyentuh kebutuhan dasar, dan mudah dicerna oleh masyarakat luas. Namun, di balik kemasan kebijakan yang tampak manis ini, muncul sebuah 'plot twist' yang luput dari sorotan kamera utama pemerintah.

Plot twist tersebut hadir di balik pagar-pagar sekolah, tepatnya di lapak-lapak pedagang kantin dan warung kecil sekitar yang selama puluhan tahun telah menjadi ekosistem pendukung kebutuhan pangan siswa. Ketika negara mengambil alih peran penyedia makanan secara terpusat, terjadi pergeseran ekonomi yang justru menjadi 'kejutan pahit' bagi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari recehan uang jajan siswa. Alih-alih merangkul mereka dalam rantai pasok yang inklusif, kebijakan ini seolah menciptakan tembok baru yang memisahkan antara ambisi kesehatan nasional dengan keberlangsungan hidup pedagang lokal. Opini ini akan membedah bagaimana komunikasi politik pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada "apa yang diberikan", tetapi juga pada "siapa yang perlahan dimatikan" di balik sebuah kebijakan besar.

Plot Twist yang Menjadi Kenyataan Pertama, mengenai "mati surinya" ekonomi di pagar sekolah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan MBG telah mengubah perilaku konsumsi siswa secara drastis. Secara logika komunikasi politik, pemerintah mungkin merasa telah berhasil memberikan layanan total, namun mereka lupa bahwa sekolah adalah sebuah ekosistem ekonomi. Ketika siswa sudah "dikenyangkan" oleh negara, daya beli mereka di kantin atau pedagang kaki lima otomatis merosot tajam. Bahkan, 'plot twist' ini diperparah dengan adanya kebijakan internal di beberapa sekolah yang melarang siswa jajan saat jam istirahat pasca-makan MBG. Alih-alih menjadi solusi, program ini justru menjadi kompetitor utama yang mematikan usaha rakyat kecil. Pedagang yang biasanya menjemput rezeki dari recehan siswa kini harus gigit jari karena "pasar" mereka telah diambil alih oleh skema katering besar atau pengadaan terpusat. Ini adalah bentuk eksklusi ekonomi yang dibungkus dengan narasi kesehatan.

Kedua, dampak sistemik pada ketersediaan bahan baku. Masalah tidak berhenti di kantin sekolah saja. Skema pengadaan MBG yang dilakukan secara masif dan serentak menciptakan guncangan pada pasar lokal. Ambil contoh kasus kelangkaan susu UHT. Ketika pemerintah atau vendor besar memborong stok susu dalam skala raksasa untuk memenuhi kuota program, hukum pasar pun bekerja: barang menjadi langka dan harga melonjak naik.

Di sinilah letak ironinya. Pedagang minuman kecil yang membutuhkan susu UHT sebagai bahan baku utama kini terjepit di antara dua pilihan sulit: ikut menaikkan harga jualan yang berisiko tak laku, atau berhenti berjualan karena modal yang membengkak. Kelangkaan ini membuktikan bahwa pemerintah belum siap secara infrastruktur komunikasi dan koordinasi dengan pelaku ekonomi di tingkat bawah. Akibatnya, demi memenuhi kebutuhan gizi satu kelompok, kita secara tidak langsung mencekik napas ekonomi kelompok lainnya.

Pada akhirnya, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berhenti sebagai prestasi statistik di atas kertas atau sekadar konten di media sosial pemerintah. Sejatinya, sebuah kebijakan publik yang sehat harus mampu menghidupi, bukan justru mematikan yang sudah ada. Kita tentu ingin melihat siswa kita tumbuh cerdas dan bugar, namun kita juga tidak ingin melihat pedagang-pedagang kecil di sekitar kita harus gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan dominasi negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dalam mengintegrasikan para pelaku usaha mikro ke dalam ekosistem MBG. Alih-alih mengandalkan katering besar atau memborong stok bahan baku secara sepihak yang memicu kenaikan harga, pemerintah perlu merangkul pedagang lokal sebagai mitra penyedia. Mari kita bayangkan sebuah skema di mana kantin sekolah dan warung sekitar menjadi bagian dari rantai pasok resmi di mana mereka diberdayakan untuk menyediakan bahan baku atau mengolah menu sesuai standar gizi yang ditetapkan.

Sudah saatnya kita mendesak adanya transparansi dan tata kelola yang lebih adil dalam komunikasi politik pemerintah. Jangan biarkan "niat baik" ini berjalan sendirian tanpa melihat realita di lapangan. Mari kita upayakan agar MBG menjadi jembatan kesejahteraan bagi semua: siswa kenyang dengan gizi yang terjaga, dan pedagang kecil tetap berdaya dengan usaha yang terjaga. Sebab, keadilan sosial yang sesungguhnya adalah ketika negara hadir untuk mengenyangkan perut anak bangsa tanpa harus memutus piring nasi rakyat kecil lainnya.