Media Digital dan Media Pers sebagai Pembentuk Opini Publik dalam Komunikasi Politik

Penulis: Selviana

Era digital saat ini, pola komunikasi politik mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sebelumnya, penyampaian informasi politik lebih banyak dilakukan melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan radio, yang memerlukan waktu dan biaya untuk diakses serta memiliki jangkauan terbatas. Pada era saat ini, media sosial dan platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi saluran utama dalam menyampaikan pesan politik. Keunggulan utama dari media digital adalah kemampuan menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat luas tanpa batas geografis. Masyarakat juga dapat mengakses berbagai informasi kapan saja dan di mana saja, sehingga proses komunikasi politik menjadi lebih interaktif.

Namun, perubahan teknologi ini juga membawa tantangan besar, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), disinformasi, dan opini yang sengaja disusun untuk memanipulasi persepsi masyarakat. Penyebaran berita yang tidak terverifikasi dapat menyebabkan kebingungan dan perpecahan sosial. Masyarakat sering kesulitan membedakan antara fakta dan opini yang dipoles sehingga tampak seperti berita benar. Dampaknya, persepsi yang keliru dapat memicu konflik dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penting adanya literasi digital yang memadai agar masyarakat mampu memilah informasi dengan baik.

Secara argumentatif, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat. Aktor politik seperti pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, dan kelompok tertentu memanfaatkan media digital untuk membangun citra positif dan menarik simpati. Mereka menggunakan strategi komunikasi seperti visual menarik, narasi emosional, dan bahasa persuasif agar pesan lebih efektif mempengaruhi opini publik. Media massa mainstream seperti Kompas dan Tempo turut berperan dengan menyediakan ruang opini dan analisis mendalam. Peranan keduanya, media dan aktor politik, secara tidak langsung maupun langsung, membentuk opini masyarakat.

Dari sudut pandang analisis komunikasi, fenomena ini erat kaitannya dengan teori framing dan agenda setting. Framing merupakan proses pengemasan isu dari perspektif tertentu yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Sebuah isu, misalnya dalam bidang ekonomi, dapat ditampilkan sebagai sesuatu yang positif atau negatif tergantung pada cara media membingkainya. Sementara itu, teori agenda setting menjelaskan bahwa media dan aktor politik memiliki peran dalam menentukan isu mana yang dianggap penting untuk dibicarakan oleh publik. Melalui pemilihan isu tersebut, perhatian masyarakat diarahkan sesuai dengan kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, yaitu “siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa” sebagai kerangka dalam memahami proses penyampaian pesan politik.

Tantangan besar muncul karena tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Sebagian masyarakat masih cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga rentan terhadap penyebaran opini yang menyesatkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perpecahan sosial bahkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital serta sikap kritis menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Selain itu, pelaku komunikasi politik juga memiliki tanggung jawab moral dalam menyusun dan menyampaikan pesan agar tetap mengedepankan etika dan tidak menimbulkan disinformasi.

Sebagai penutup, komunikasi politik di era digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini dan persepsi publik. Media tidak lagi sekadar menjadi sarana penyampai informasi, tetapi juga menjadi alat strategis yang mampu memengaruhi sikap masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan media digital secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat.