Ketika Kebijakan Tidak Bijak Maka Kerusakan Yang Terlihat
Pemimpin adalah pemegang kendali kebijakan di dunia sebagai
representasi kepercayaan Tuhan. Setiap pemimpin memiliki wewenang dalam
mengambil kebijakan, namun pemimpin yang bijak tidak sekadar menetapkan
kebijakan ia harus memahami dampak dari setiap keputusan yang diambilnya. Saat
ini, kita menyaksikan berbagai kerusakan yang terjadi akibat kebijakan yang
tidak dikaji, dipahami, dan dipikirkan secara mendalam. Ketika kebijakan hanya
ditentukan oleh individu atau kelompok tertentu tanpa melibatkan partisipasi
masyarakat, inilah cikal bakal kerusakan karena ketidakpahaman terhadap
realitas dan kebutuhan masyarakat sesungguhnya.
Realitas yang terjadi menunjukkan betapa banyaknya kebijakan yang
justru berdampak pada kerusakan. Ini terjadi karena pemimpin yang merasa bijak
namun sejatinya merusak. Ketika pemimpin hanya pandai berpikir tanpa menimbang
dengan bijaksana, maka jangan heran jika kerusakan merajalela di mana-mana.
Mari kita lihat konteks Sumatra saat ini. Banyak pernyataan
mengatakan bahwa bencana hadir karena kemaksiatan yang terjadi. Pertanyaannya:
bukankah menebang pohon dan memperluas lahan secara berlebihan juga merupakan
bentuk kemaksiatan? Ini terjadi akibat kebijakan yang tidak bijak. Puluhan
rumah hancur, ratusan bahkan ribuan manusia mengalami ketakutan dan penderitaan
akibat bencana. Ini tidak lepas dari konsekuensi kebijakan pemimpin.
Sekarang saya analogikan: jika Anda dimanfaatkan dengan cara yang
tidak beretika dan berlebihan, bagaimana yang Anda rasakan? Kecewa, lelah, atau
bahkan marah. Demikian pula dengan alam jika tubuhnya sudah terluka, maka
jangan heran jika ia "muntah": tanah, bebatuan, air, dan kayu-kayuan.
Lalu siapa yang harus disalahkan? Alam? Tuhan? Manusia? Lagi-lagi, ini tidak
lepas dari kebijakan yang tidak bijak.
Dalam sejarah, sudah banyak contoh dan pelajaran tentang bagaimana
menentukan kebijakan agar berdampak baik pada lingkungan dan masyarakat, bukan
justru merusak. Melalui sejarah, kita belajar tentang penyebab terjadinya
kebaikan dan keburukan, kita dapat mengetahui asal-muasal fenomena masa lalu,
masa kini, dan masa depan agar mampu memastikan setiap kebijakan berdampak pada
kebaikan. Namun justru banyak yang mengatakan belajar sejarah itu membosankan mungkin
maksudnya enggan melihat kebenaran. Para pemangku kebijakan mesti belajar
bagaimana khalifah terdahulu memutuskan kebijakan agar dampaknya tidak
merugikan.
Salah satu narasi sejarah yang penting adalah tentang perlindungan
lingkungan. Dalam sejarah Islam klasik, Khalifah Umar bin Khattab pernah
menolak pemberian lahan yang terlalu luas kepada sahabat karena khawatir akan
menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan ekologis. Prinsip hifdh al-bi'ah
(perlindungan lingkungan) dalam maqashid syariah menempatkan pelestarian alam sebagai
salah satu tujuan esensial syariat. Amnesia sejarah akan mengantarkan kita pada
kutukan, sehingga kita bisa saja mengulang kejadian yang sebenarnya dapat
dihindari.
Dalam perspektif Islam, alam adalah amanah. Dalam perspektif sains,
alam adalah sistem yang memiliki daya dukung terbatas. Dalam perspektif
kemanusiaan, alam adalah rumah bersama yang harus dijaga untuk anak cucu kita.
Dari sudut pandang manapun kita melihat, kesimpulannya sama: kebijakan
ekstraktif yang tidak terkendali adalah jalan menuju kehancuran.
Jika kebijakan tetap tidak bijak, tragedi Sumatra 2025 ini hanyalah
awal dari serangkaian bencana yang lebih besar di masa depan. Dan ketika itu
terjadi, kita tidak bisa lagi menyalahkan cuaca. Yang harus kita salahkan
adalah diri kita sendiri yang memilih pemimpin dan membiarkan kebijakan yang
mengkhianati masa depan bangsa ini. Bayangkan, jika hari ini pemangku kebijakan
tidak mempertimbangkan setiap kebijakannya dengan matang, lalu apa yang akan
kita tapaki sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan bangsa?
Kerusakan akan terjadi di mana-mana.
Setelah melihat konteks yang terjadi, solusi apa yang harus kita
sumbangkan? Dari perspektif saya, pemuda hari ini harus dituntun oleh moral,
etika, dan kedisiplinan agar ketika telah memiliki posisi sebagai pemangku
kebijakan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan disertai dengan kebaikan.
Pemuda harus mempersiapkan kemampuan problem solving agar mampu melihat masalah dan
menyelesaikannya dengan tepat. Seringkali masalah tidak dapat diselesaikan
akibat ketidakjelian dalam menyelidiki akar penyebabnya. Yang paling penting
bagi pemuda: pendidikan harus dijadikan sebagai senjata nyata untuk memberikan
kontribusi kepada bangsa.
Diam adalah keberpihakan kepada status quo yang sedang
menghancurkan masa depan kita semua. Dunia membutuhkan pemimpin yang berani
radikal dalam kebaikan, ekstrem dalam kejujuran, dan absolut dalam keberpihakan
kepada kehidupan. Hanya dengan pemimpin seperti itulah, Indonesia dan masa
depan generasi mendatang masih memiliki harapan untuk selamat dan sejahtera.
Setiap tragedi adalah pelajaran yang
paling dalam dan berarti bagi orang bijak.
Dan setiap orang yang bijak harus
memastikan setiap kebijakanya berdampak pada kebaikan.
Penulis : Arsyad_Baharuddin

Komentar
Posting Komentar